Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
PENGANTAR HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Buku ini membahas mengenai prinsip-prinsip Hukum Pengadaan, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Khusus, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Penegakan Hukum sebagai salah satu bahan referensi dalam pembuatan makalah, artikel, dan bahan kajian terkait pengadaan barang dan jasa
SIGn Jurnal Hukum
SIGn Jurnal Hukum adalah publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Menggunakan sistem peer-review untuk publikasi artikel. SIGn Jurnal Hukum menerima artikel penelitian baik studi empiris maupun studi doktrinal dan relevan dengan bidang Hukum, dengan syarat belum pernah dipublikasikan sebelumnya di tempat lain.
HUKUM TATA NEGARA
None
ICILS 2020
This book reflects and intimate discusses various topics and issues concerning to legal studies and its development in Indonesia and Global perspective. This book is dedicated to all legal practitioners and scholars around the world that have been presented their best works and ideas in the 3rd ICILS International Conference, 2020, held by Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, Indonesia in July 2020 by Online Conference System. The 66 full papers presented were carefully reviewed and selected from 105 submission. The paper reflects the conference sessions as follow: Law and Technology, Private and Commercial Law, Law and Politics, Public Law, Comparative Law, and other related issues on legal development, including Law Tech and Human Behavior. The 3rd ICILS International Conference 2020 also co-hosted by Jayabaya University, Jakarta and University of Muhammadiyah Malang.
Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jilid 1
Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami pasang surut. Hal tersebut dapat dilihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan hierarki peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah undang-undang. Pasahal secara materi muatan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan undang-undang. Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dikembalikan menjadi sejajar dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Problematika lain yaitu terkait dengan apakah peraturan pemerintah pengganti undang-undang boleh memuat ketentuan pidana juga terkait dengan judicial review terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
POLITIK HUKUM
None
ANALISIS PEMERINTAH DAERAH
Dalam memahami ilmu pemerintahan telah mendorong sejumlah ilmuwan atau pengembang mengembangkan konsep lama dan baru untuk didudukkan dalam khazanah perkembangan ilmu pemerintahan saat ini. Faktanya, Buku analisis pemerintahan daerah memberikan hal pokok tentang permasalahan-permasalahan di daerah dengan itu dengan adanya buku ini ini dapat memberikan Khazanah ilmu pemerintahan itu sendiri
