Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Governing Urban Indonesia
Indonesia has become a majority urban society. Despite the classic images of rice fields, volcanoes and rural life we often associate with the country, now almost 60 per cent of Indonesia’s people live in cities, towns, suburbs, gated communities and other urban areas. Urbanisation has brought with it a familiar range of problems, including some of the worst traffic jams and air pollution in the world, housing scarcity, periodic flooding and dramatic land subsidence. These problems pose massive challenges to Indonesian governments as they try to provide clean water, public transport, housing, garbage disposal and other services to urban dwellers. Governing Urban Indonesia brings together s...
Environmental Governance in Indonesia
This open access book presents the state-of-the-art environmental governance research and practices in Indonesia. It offers a wide scope, covering different sectors (e.g., forestry, mining) and geographical landscapes (e.g., inland and coastal areas). This book engages with existing theories and frameworks, including Earth System Governance, Adaptive and Interactive Governance, among others to trigger a debate regarding the operationalization of such concepts, which are mostly developed for the Global North context. It is also our ambition to incorporate more empirical knowledge from local contexts to indicate research gaps and future directions for environmental governance research agenda t...
Shadow Play
Focusing on government-organized relocations of street vendors in Indonesia, Shadow Play carefully exposes the reasons why conflicts over urban planning are fought through information politics. Anthropologist Sheri Lynn Gibbings shows that information politics are the principal avenues through which the municipal government of Yogyakarta city seeks to implement its urban projects. Information politics are also the primary means through which street vendors, activists, and NGOs can challenge these plans. Through extensive interviews and lengthy participant observation in Yogyakarta, Gibbings shows that both state and non-state actors engage in transparency, rumours, conspiracies, and surveillance practices. Gibbings reveals that these entangled information practices create suspicion and fear, form new solidarities, and dissolve relationships. Shadow Play is a compelling study explaining how we cannot understand urban projects in post-Suharto Indonesia and the resistance to them without first understanding the complexities embedded in the information practices.
Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi
Tak terasa sudah dua puluh tahun era reformasi bergulir yang ditandai mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Banyak yang sudah dicapai, tetapi sulit dibantah, tidak sedikit kegagalan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, bermartabat, adil, dan sejahtera. Korupsi yang marak, menguatnya politik identitas dan politisasi SARA, lemahnya penegakan hukum dan HAM, merosotnya komitmen ber-Pancasila, dan absennya visi kebangsaan para elite politik, saling berkelindan di tengah kebanggaan semu sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sesudah India dan Amerika Serikat. Alih-alih menikmati demokrasi substansial yang terkonsolidasi, bangsa kita justru masih terperangkap praktik demokrasi elektoral dan elitis yang bersifat prosedural. Buku ini menimbang pencapaian reformasi di Indonesia pasca-Orde Baru. Ada empat kelompok tema yang ditimbang oleh para penulis yang seluruhnya merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI, yakni: (1) pencapaian reformasi menuju sistem demokrasi; (2) reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian; (3) reformasi sektor keamanan; dan (4) reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi dan politik lokal.
Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pilkada Bima 2010
Buku ini membedakan aspek kekuasaan local yang direpresentasikan melalui kompetisi elite dalam Pemilukada Bima 2010. Pemilukada Bima tersebut merupakan pintu masuk untuk menelaah actor-aktor elite local yang memperebutkan sumber kekuasaan politik dengan basis struktur ekonomi dan system politik local.
Muslim Papua
Papua dulu bernama Nuu Waar, menurut orang Islam, memiliki sejarah yang panjang terkait keberadaan umat Islam di sana. Kesultanan Tidore, Ternate, Bacan, bahkan Kesultanan di Samudera Pasai, memiliki ikatan sejarah dengan Bumi Cenderawasih ini. Sebelum agama-agama lain datang umat Islam dari kesultanan-kesultanan tersebut telah lebih dulu berada di sana dan membangun tatatan sosial budaya dan sistem-sistem sosial lainnya. Karena itu, tak heran jika di Papua banyak didapati masjid-masjid tua, perkampungan-perkampungan tua yang dihuni oleh umat Islam, bahkan juga ditemukan mushaf Al-Qur'an yang usianya sudah ratusan tahun. Raja Ampat misalnya, kawasan yang sangat terkenal di dunia dengan keind...
Civil-Military Relations in Indonesia
This book examines military operations other than war (MOOTW) of the Indonesian military in the post-Suharto period and argues that the twin development of democratic consolidation, marked by ‘stable’ civil–military relations from 2004 to 2014 under Susilo Bambang Yudhoyono’s presidency, and internationalization of the military have not yet entirely de-politicized the armed forces. This book shows how peacekeeping, humanitarian assistance and disaster relief, and counter-terror missions have been reinvented by the Indonesian military (Tentara Nasional Indonesia, TNI) to adhere to its politico-institutional interests rather than to divert military attention from politics. In contrast ...
Demokrasi Tanpa Demos
Ide awal buku ini lahir pada penghujung tahun 2020 saat kami menggagas perlunya mengundang ilmuwan sosial politik dari seluruh dunia untuk menulis refleksi bersama atas situasi demokrasi di Indonesia dalam rangka ulang tahun ke-50 LP3ES yang jatuh pada 19 Agustus 2021. Forum itu kemudian kami beri nama Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik. Di forum itu, 3-4 orang ilmuwan sosial politik dari berbagai negara di dunia hadir setiap minggu, untuk berbicara di webinar LP3ES tentang berbagai tema, antara akhir Oktober 2020 hingga awal Juni 2021. Tercatat, ada 135 ilmuwan sosial politik (92 laki-laki dan 43 perempuan) yang bergabung bersama kami, baik berbicara dalam webinar, mengirimkan tulisan, ataupu...
Potret Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan SDA
Buku ini berisi tentang tawaran alternatif instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam tata kelola SDA. Instrumen yang ditawarkan merupakan hasil penelitian berseri selama 6 tahun. Hasil penelitian ini kemudian diabstraksikan dalam empat aspek penilaian yang mencakup 4 komponen utama yaitu perizinan, pelibatan publik, keterbukaan informasi, dan pengelolaan dampak. Keempat komponen tersebut diturunkan menjadi indikator-indikator yang bersifat lebih teknis yang digunakan untuk menilai kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA. Tim melakukan serangkaian proses dari expert meeting untuk pembobotan hingga uji coba lapangan di beberapa wilayah untuk menyempurnakan alat ukur ini menjadi suatu instrumen indeks yang bisa diterapkan di beberapa wilayah. Buku ini menggambarkan bagaimana penyusunan model instrumen indeks dan hasil uji coba instrumen indeks tersebut di Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), Kabupaten Klungkung (Bali), dan Kabupaten Boalemo (Gorontalo).
