Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban
Buku ajar ini merupakan bagian dari instrumen penguatan kurikulum mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban bagi mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada semester VII. Sebagai bagian dari instrumen, tentunya substansi pada buku ajar ini sangat berguna sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam mempelajari materi perkuliahan. Buku ajar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan tentunya juga berkaitan dengan peningkatan kualitas pada proses perkuliahan yang nantinya diharapkan juga berimbas kepada meningkatnya kualitas lulusan pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Hukum Kontrak Migas Indonesia (Lintas Ruang dan Waktu)
Buku ini disusun agar dapat membantu para mahasiswa, dosen dan juga praktisi yang konsen dibidang kontak minyak dan gas bumi untuk membantu mempelajari konsep-konsep dan praktik kontrak minyak dan gas bumi berdasarkan jenis dan ruang berlakunya di Indonesia.
Dasar-Dasar Hukum Wakaf di Indonesia
Buku dasar-dasar hukum wakaf disusun sebagai rujukan pemahaman dasar bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui hal-hal terkait dengan hukum wakahf dan dasar-dasarnya.
Kebijakan Non Penal untuk Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Buku ini Membahas kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan non penal dengan momfokuskan pada pembahasan instrumen civil forfeiture
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non Penal
Kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan non penal dalam rangka perlindungan korban dilaksanakan sesuai Pasal 17, 18, 19 32, 33, 34, dan 38 C UUPTPK untuk merampas aset secara perdata dan administratif, tetapi tidak sepenuhnya mampu melindungi korban, tidak mampu meminimalisir kuantitas korupsi serta kerugian negara melalui ganti rugi. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang kebijakan kriminal dalam penanggulangan korupsi secara non penal dan implementasinya serta upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi korupsi secara non penal dalam rangka melindungi korban? Kebijakan kriminal penanggulangan korupsi secara non penal yang diatur dalam UUPTPK antara lain pencabutan hak-hak tertentu, pembayaran uang pengganti, penghentian kegiatan sementara, dan pencabutan izin operasional suatu usaha.
Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Konsep Idependensi dalam Negara Berdaulat. Pada bagian kedua, pembahasan buku ini diarahkan kepada pengulasan Kedudukan Konstitusional OJK dalam Sistem Keuangan di Indonesia. Selanjutnya, sangat penting untuk mengetahui tentang Kedudukan OJK dalam Mewujudkan SSK. Secarah kronologis, selanjunya pembahasan buku terfokus kepada Proses Terciptanya Putusan MK dalam Membangun “Independensi” OJK. Sedangkan pada bagian akhir menyajikan tentang Manfaat Independensi OJK dalam Mencegah Moral Hazard.
Penguatan Peran Lembaga Jamdatun dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah : Studi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank BUMN/BUMD
buku ini berpegang kepada konsep kemanfaatan dan efisiensi. Artinya bahwa apa yang menjadi landasan argumentatif tentang peran, urgensi dan model kerangka hukum penguatan peran Jamdatun yang dikembangkan harus berpegang pada asas kemanfaatan dalam penyelesaian kredit bermasalah, yaitu untuk mencegah, mengamankan dan memulihkan aset Bank BUMN/BUMD.
Monograf Reformulasi Penguatan Status Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan
Secara keseluruhan, buku ini diulas secara komprehensif dan mendalam. Kajiannya terfokus kepada kajian latar belekang, rumusan, formula dan evaluasi independsi OJK dalam mewujudkan sistem keuangan yang stabil. Penulis secara sistematis, teorganisir dan terstruktur menyajikan bagian demi bagian yang menjadi daya nalar, urgensi dan prospek idepedensi OJK tersebut. Buku ini tentu saja sangat cocok diperuntukkan atau menjadi refrensi bagi akademisi dan praktisi hukum yang secara sungguh-sungguh ingin mempelajari, membedah, mengembangkan dan mengevaluasi seluk beluk OJK sebagai posisinya yang berfungsi sebagai penyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara independen
PARADOKS POLITIK HATI NURANI
PEMILIHAN UMUM (Pemilu) 2014 memberikan pembelajaran yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Untuk ketiga kalinya, rakyat Indonesia memilih secara langsung para wakilnya di legislatif (DPRD, DPD, dan DPR RI) maupun presiden dan wakil presiden. Penyelenggaraan pemilu kali ini pun kembali berjalan lancar. Tentu ini menjadi prestasi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki jumlah pemilih hampir 200 juta orang, menyelenggarakan pemilu di Indonesia bukan suatu hal yang mudah. Banyaknya partai peserta pemilu (12 partai nasional), pada dasarnya menyimpan potensi akan timbulnya berbagai gesekan yang memicu pertikaian baik secara fisik maupun politik yang tidak biasa, ba...
Psychology and Pathophysiological Outcomes of Eating
The psychology of eating is regulated by neural mechanisms. When not well controlled, eating may result in disorders and health hazards such as obesity, type 2 diabetes mellitus, and vascular diseases. Lifestyles and cultures influence eating habits, thus there are differences in the prevalence of health problems depending upon living environments. This book examines the psychology and the pathophysiological outcomes of eating. Chapters address such topics as the influence of lifestyle, circadian rhythm, sleep, and fragrant odors on appetite and weight regulation; the impact of glucose, sucrose, lactate, and ketone bodies on the brain; the consequences of glycation stress on the skeletal muscle; and much more.
