Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
LEGAL OPINI KUMPULAN LENGKAP LO DENGAN TOPIK TERKINI (BIDANG HUKUM PIDANA)
Buku ini merupakan kumpulan legal opini dalam praktik hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Legal opini ini disusun dengan uraian dan penjelasan serta penjabaran secara lugas, fleksibel, dan komprehensif atas permasalahan dari isu hukum dengan hasil analisis hukum yang obyektif. Buku Legal Opinion yang ada di tangan pembaca merupakan hasil karya dari Tim JF Law Firm yang dipersembahkan dalam rangka Anniversary 5 (lima) tahun PANCAWARSA JF Law Firm. Harapan kami, substansi buku ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan skills bagi para akademisi, mahasiswa maupun advokat sehingga menjadi pegangan atau rujukan dalam membuat legal opini. Adapun substa...
PANDUAN PRAKTIK BERACARA PERDATA BAGI LAWYER
Buku ini mengupas tentang teori-teori dalam berpraktik hukum acara perdata di persidangan mulai dari pengajuan gugatan hingga upaya hukum. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh dan draf surat-surat yang digunakan dalam beracara perdata di persidangan yang dapat digunakan sebagai panduan bagi para lawyer.
Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum
Legalitas diklaim oleh para yuris sebagai turunan dari paham legisme. Legisme menghendaki hakim menjadi corong undang-undang saja, sementara legalitas mensyaratkan pemidanaan yang tidak berlaku surut. Tak hanya itu, legalitas pun membatasi peran hakim untuk tidak melakukan analogi. Legisme sendiri disebut oleh para yuris sebagai fondasi dari ide legalitas, disusun di atas pemikiran filsafat Rousseau, Montesquieu dan Cesare Beccaria. Buku ini berupaya menelusuri pemikiran ketiga filsuf tersebut dan menemukan adanya simplikasi, untuk tidak dikatakan secara kasar sebagai manipulasi, yang dilakukan oleh para yuris masa lalu mengenai klaim legisme dan legalitas yang dapat memberikan kepastian huk...
Buku Referensi Hukum Pidana : Teori komprehensif
Buku ini adalah salah satu buku referensi yang menyajikan panduan lengkap mengenai dasar-dasar hukum pidana. Dimulai dengan pengenalan hukum pidana, bab awal membahas definisi, sejarah, dan sumber-sumber hukum yang menjadi dasar operasional sistem hukum pidana. Prinsip-prinsip penting seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum juga dijelaskan dengan rinci, memberikan fondasi yang kuat bagi pembaca untuk memahami penerapan hukum pidana secara adil dan proporsional. Selanjutnya, buku ini mengeksplorasi struktur delik, termasuk unsur objektif dan subjektif yang mendasari tindak pidana serta klasifikasinya. Dalam pembahasan pemidanaan, diuraikan tujuan dan jenis-jenis pidana di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemidanaan. Bab terakhir mengulas perkembangan terbaru, termasuk reformasi hukum dan pengaruh globalisasi, serta isu kriminalisasi dan dekriminalisasi. Dengan pendekatan menyeluruh, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang mendalami hukum pidana di Indonesia.
Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia
Adalah tidak mudah untuk memperoleh buku referensi tentang Koherensi Asas Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia. Buku ini yang semula merupakan suatu Disertasi adalah suatu karya tulis kontemporer yang sangat inspiratif dalam artian membahas beberapa permasalahan Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan, yang mencangkup 1. Bagaimana kedudukan penyelesaian sengketa perbankan syariah di antara penyelesaian sengketa perbankan pada umumnya dalam Sistem Hukum Nasional yang mengakui keberadaan pluralisme hukum dan unifikasi hukum? 2. Bagaimana koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah di samping asas penyelesaian sengketa perbankan pada umumnya? Pembahasan masalah-masalah ini, dimuat dalam 6 (enam) Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan; Bab II Tinjauan Umum Tentang Syariah, Ekonomi Syariah Dan Perbankan Syariah; Bab III Ragam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia; Bab IV Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Koheren Atau Konsisten Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia; Bab V Penutup; dan Bab VI Problematika Bagi Notaris Dalam Akad-Akad Syariah.
Hukum Pajak di Indonesia
Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga dalam menjelaskan kedudukan dan memahami maksud dari ketentuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan harus mengaitkannya dengan bidang hukum lain sebagai satu kesatuan dalam sistem tata hukum nasional dan dengan melalui pendekatan ilmu administrasi dan akuntasi. Keterkaitan ilmu hukum dengan ilmu admininistrasi perpajakan, ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu hukum lainnya merupakan keniscayaan, agar dalam penerapannya menjadi sed...
Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana
Referensi hukum ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, namun penting untuk diketahui. Sebab, hukum pidana merupakan bagian dari komponen hukum yang paling banyak dihadapi sebagian besar masyarakat. Karena itu, dibutuhkan referensi hukum pidana yang cara penyajian dan pembahasannya ringan, lugas,dan mudah dipahami. Poin pentingdari buku ini, antara lain: Apa itu hukum pidana? Apa tujuan hukum pidana? Kapan berlakunya hukum pidana? Pengertian, unsur, dan jenis tindak pidana. Siapakahyang menegakkan hukum pidana? Mencoba melakukan tindak pidana,apa juga dihukum? Penganiayaan, penibunuhan, pencurian, pemerasan dan peng-ancaman, penggelapan, penipuan, penghancuran atau perusakan barang, penadahan, serta pemalsuan. Kejahatan kemerdekaan orang. Tindak pidana ter-hadap kehormatan. Tindak pidana nnelanggar kesopanan. Kejahatanterhadap.ketertiban umum Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-
PENERAPAN HUKUM KESEHATAN DALAM PELAYANAN DI MASYARAKAT
Tentu ini masih jauh dikatakan sempurna, tetapi sudah merupakan awalan yang baik untuk memulai mempelajari tentang hukum kesehatan. Hal ini akan menjadi salah satu dasar dalam mendalami dan mengembangkan Hukum Kesehatan di negeri tercinta ini. Hukum Kesehatan sendiri masih banyak pendapat para ahli tentang “content” nya, yakni masalah hukum yang berfokus pada hubungan dokter/tenaga kesehatan dengan pasiennya. Sekarang ditampung pula masalah-masalah dalam penelitian, masalah social budaya dan masalah yang disebabkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Topik yang ditulis dalam buku ini akan terus berkembang dan memperluas cakrawala pandang tentang pengetahuan Hukum Kesehatan.
Pengantar Ilmu Hukum
Buku Pengantar Ilmu Hukum merupakan panduan esensial bagi siapa pun yang ingin memahami dasar-dasar hukum dalam sistem peradilan dan tata kelola negara. Buku ini menguraikan berbagai aspek fundamental ilmu hukum, termasuk pengertian hukum, sumber hukum, teori hukum, serta hubungan hukum dengan masyarakat dan negara. Selain itu, buku ini juga membahas sejarah perkembangan hukum, peran hukum dalam kehidupan sosial, serta prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan dalam pembentukan norma hukum. Dengan penyajian yang sistematis dan dilengkapi dengan contoh contoh kasus, buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tetapi juga pemahaman praktis tentang penerapan hukum dalam berbagai bidang. Diharapkan, buku ini dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa hukum, dosen, serta masyarakat umum yang ingin mendalami ilmu hukum secara lebih luas dan mendalam.
Optimalisasi Mediasi Perkara Waris
Buku ini berisi Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang memberikan gambaran kepada kita akan adanya praktik pelaksanaan mediasi yang dipahami secara berbeda baik terhadap perintah mediasi, lama waktu mediasi, ketidakberhasilan mediasi, penjatuhan putusan sela, dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Tinggi Agama. Semoga dengan sajian tulisan ini dapat memberikan nilai tambah agar pengaturan terkait mediasi ke depannya menjadi lebih jelas, tegas, dan komprehensif.
