You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Berkembangnya fenomena kemunduran demokrasi serta menguatnya rezim otokrasi, menjadi titik balik optimisme perkembangan demokrasi dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Dibandingkan dengan fenomena otoritarian di masa lalu, rezim otokrasi kontemporer justru menggerus demokrasi dengan metode yang ‘konstitusional’, terlembaga, dan halus. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, berserikat, termasuk kebebasan pers dan media. Gejala yang dapat dilihat dalam upaya reduksi kebebasan pers saat ini, di antaranya: menciptakan regulasi yang membatasi kerja jurnalis dan media, mengambil alih kepemilikan media, memanipulasi media dengan pembiayaan atau iklan, mengancam atau mengintimidasi pekerja dan organisasi media, serta penangkapan dan pembubaran organisasi pers dan media yang dianggap melawan pemerintah. Buku ini berupaya mewarnai literatur tentang keterkaitan pers, rezim dan kemunduran demokrasi, yang dapat digunakan baik dalam kajian-kajian ilmu politik, studi pemerintahan, maupun ilmu komunikasi.
We are delighted to introduce the 2019 Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences (B-SPACE). The aim of B-SPACE (Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences) is to provide a platform for various stakeholders, varying from professionals, researchers, and academicians from across the world to present their scientific take and research results on social and political matters. The theme of B-SPACE 2019 was “Gender & Digital Society 4.0”. The amount of participants registered on the initial phase was 140. However, BSPACE 2019 cumulatively consisted of 79 scientific papers, presented orally by the respective authors during the two-day-conference. The oral presentation sessions were opened for the public, allowing a productive interaction between the presenters and the audience where knowledge and information were further shared. Aside from the opportunity to present them in front of an audience, the submitted scientific papers are processed to be published in EAI/EUDL proceedings.
Politik identitas adalah istilah yang tentu tak asing lagi bagi para pengkaji politik. Fenomena politik identitas ini bahkan telah menjadi “narasi besar” yang merepresentasikan hampir semua praktik politik dewasa ini. Meski demokrasi telah menjadi sistem dominan bagi banyak negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia, fenomena politik identitas ini masih saja mewarnai berbagai praktik politik di negara-negara tersebut. Dalam pandangan umum, perkembangan politik identitas ini dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kelangsungan tatanan politik yang demokratis sekaligus ancaman bagi pluralisme. Namun sebaliknya, bagi para pengkaji aksi sosial, politik identitas justru merefleksikan sebuah bentuk perjuangan politik.
Korupsi merupakan ancaman besar bagi eksistensi suatu negara. Di era kontemporer, praktik korupsi ini tidak hanya terjadi di instansi pemerintahan, korporasi, dan partai politik, namun juga telah menyasar ke dalam lembaga pendidikan. Yang mengkuatirkan adalah apabila korupsi juga masuk pada kehidupan keseharian mahasiswa karena mereka adalah kelompok intelektual dan akan menjadi calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Sejarah telah mencatat dan membuktikan betapa besar peran mahasiswa dalam kehidupan bangsa ini. Untuk itu pencegahan dan pemberantasan korupsi penting dilakukan dan mesti dipahami sebagai suatu ikhtiar berkelanjutan pada berbagai ranah keseharian mahasiswa. Secara garis besar, buku ini memotret kondisi mahasiswa saat ini yang berpotensi memunculkan tindakan korupsi. Serial bab menyajikan sejumlah isu tentang korupsi dan potensi korupsi di kalangan mahasiswa. Secara berurutan tersaji isu pemahaman korupsi mahasiswa, bentuk dan pola korupsi, jejaring korupsi, dan solusi dalam perspektif mahasiswa sendiri. Buku ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dalam memperkaya khasanah pemikiran pembaca terutama terkait dengan isu korupsi dan pencegahannya sejak dini.
Buku ini mendeskripsikan keterkaitan yang intim antara media dan demokrasi dalam bingkai politik kepemiluan. Dalam politik kepemiluan, partai politik dan kandidat sama-sama menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik dengan sejumlah variannya dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat pemilih. Tujuannya adalah agar masyarakat memberikan dukungan politik dalam pemilu. Sejalan dengan itu, media dan demokrasi menjadi satu kesatuan dalam sistem politik modern. Peran media massa sangat penting dalam mempermudah persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pemilu. Pemilu merupakan bentuk dari pelaksanaan demokrasi prosedural. Agar demokrasi prosedural ini bisa berjalan secara adi...
Dalam perkembangan politik kontemporer, “adat” telah menjadi perhatian serius dari banyak ilmuwan politik. Di era ini, istilah adat tidak hanya dipahami sebagai sebuah seni, seremonial, kebiasaan, dan simbol identitas semata, tapi telah menjadi sebuah istilah yang terkait erat dengan aktivisme, tradisionalisme, perjuangan, dan perlawanan yang menjelaskan adanya tuntutan untuk mendapatkan hak (rights) dan pengakuan (recognition) terutama dari negara. Dalam politik Indonesia, hal ini disebabkan oleh perubahan politik dari Orde Baru ke Era Reformasi dimana tatanan demokrasi dan desentralisasi telah mendorong kemunculan “politik baru” yang memicu kebangkitan adat (adat revivalism) di lev...
Kajian terhadap politik di tanah air belakangan ditandai dengan maraknya kajian di sekitar identitas dengan sasaran kajian yang lebih ditujukan kepada Muslim sebagai entitas terbesar. Beberapa kajian membingkai politik identitas sebagai perilaku politik kolektif yang menganggu proses demokratisasi. Kajian Eman Sulaeman menggunakan perspektif yang tidak dilazim digunakan oleh kajian sebelumnya yang kemudian melahirkan hasil kajian yang berbeda. Dalam kajian ini, Eman Sulaeman coba mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan politik identitas. Dengan cara yang demikian, kajian ini—setidaknya menurut perspektif penulisnya-memperkuat keterkaitan Al-Qur’an dengan isu-isu politi...
(Perubahan Sosial Akibat Penambang Pasir “Ilegal” di tengah Trend Pembangunan Infrastruktur) Kemana arah perubahan sosial pedesaan? Terutama untuk kasus tumbuhnya penambangan pasir rakyat yang massif selama booming pembangunan infrastruktur? Perlu dicari istilah yang general untuk kondisi itu, tetapi secara empirik akan terjadi proses “keterlemparan” massal dari pusaran ekonomi. Konsep “menghianati” pembangunan istilah yang kami pilih sementara untuk menggambarkan proses sosial tersebut. Thesis bahwa desa selalu “korban” pembangunan tetap mendapatkan bukti empirik bahkan lebih parah di tengah meningkatnya gairah “mengotonomkan” desa. Apakah kondisi ini karena lemahnya des...
Mosaik Kebangsaan memetaforakan keberagaman, tak hanya dalam kategori klasik dengan ekspresi fisikal seperti etnisitas, agama, kedaerahan, dsb., tetapi juga kategori modern dan post-modern, yang memuat keberagaman kepentingan, ideologi, dan tebar kuasa yang tersembunyi di balik narasi ruang publik. Ia muncul dalam narasi pelabelan identitas sosial hingga politisasi politik identitas. Narasi ini makin cepat berbiak dalam asuhan post-truth di ruang publik digital dan bergerak lebih cepat dari juggernaut dalam dinamika politik. Fenomena konfliktual perebutan kuasa berbasis diskursus mengoyak mosaik kebangsaan kita. Perekatan mosaik kebangsaan adalah agenda mendesak bangsa ini: Integritas Politi...
Although a powerful, independent bureaucracy poses a threat to democracy, it is indispensable to its proper functioning. This book provides an overview of the complex relationship between bureaucracy and the politics of democracy and is essential reading for students of sociology, political science and public administration. It is designed to guide students through the maze of classical and modern theories on the topic, to give them basic information on the historical developments in this area and the present them with case histories of the actual relationship between bureaucrats and politicians in democratic societies.