Welcome to our book review site go-pdf.online!

You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.

Sign up

Birokrasi Modern
  • Language: id
  • Pages: 318

Birokrasi Modern

  • Categories: Law

Mendengar kata “birokrasi”, biasanya ingatan kita tertuju pada organisasi dengan banyak meja, layanan berpindah-pindah dari satu meja ke meja yang lain, berjenjang, hirarkis, dan identik dengan inefisiensi, lamban, boros, dan stereotip negatif lainnya. Padahal sejatinya kata Max Weber, birokrasi adalah bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi diciptakan dengan maksud untuk melayani sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh organisasi dan bersifat rasional, terukur, dan melibatkan sumber daya manusia yang telah dipersiapkan untuk melayani. Oscar Wilde mengartikan birokrasi dengan sedikit sarkastis bahwa birokrasi berkemban...

Peradilan Modern
  • Language: id
  • Pages: 224

Peradilan Modern

Peradilan modern (modern court/justice) dalam negara demokrasi konstitutional (democratic constitutional state) merupakan perangkat hukum yang menjadi kebutuhan setiap warga negara (citizens necessary) dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan (access to court and access to justice), bahkan bersifat conditio sine qua non bagi keberlangsungan diskursus hukum dan keadilan antara warga negara dan institusi peradilan. Mahkamah Konstitusi, sejak awal pendiriannya telah didesain untuk menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu kekuatan pendorong utama (main driving force) dalam mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan modern. Sa...

ICLSSE 2023
  • Language: en
  • Pages: 530

ICLSSE 2023

  • Categories: Law

The 5th International Conference on Law, Social Sciences and Education (ICLSSE) 2023 is an international forum for disseminating knowledge and research development from researchers, practitioners, professionals, and those in legal studies, social sciences, and social science education. The main objectives of the conference are: -to disseminate knowledge and discussion on law, social sciences, and social science education -to provide a platform and opportunity for all academics and professionals through academic dialogue -to prepare academics, professionals, and the public to address educational, sociocultural, legal, and geographical issues to support Indonesian Constitutionalism.

Hukum Tata Niaga Produk Pertanian
  • Language: id
  • Pages: 180

Hukum Tata Niaga Produk Pertanian

  • Categories: Law

Buku ini berisi tentang pengertian, sejarah, landasan dan ruang lingkup dan prinsip-prinsip tata niaga produk pertanian. Di samping itu, buku ini juga berbicara banyak tentang hakikat, urgensi dan fungsi tata niaga produk pertanian, serta hubungannya campur tangan pemerintah baik sebagai regulator maupun fasilitator pembangunan di bidang pertanian. Ada beberapa isu hukum menarik yang dapat ditarik pembaca. Salah satu yang perlu digarisbawahi di dalam buku ini adalah aturan-aturan hukum tata niaga produk pertanian di samping merupakan rambu-rambu (guidelines) bagi pelaksanaan tata niaga produk pertanian, juga sebagai sarana transformasional untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Aturan-atur...

Majalah Konsitusi April 2017
  • Language: id

Majalah Konsitusi April 2017

Selama bulan April 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) memfokuskan diri untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah (Kada) 2017. Sebanyak 53 perkara diterima MK dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2017.

Majalah Konsitusi Februari 2017
  • Language: id

Majalah Konsitusi Februari 2017

Sejak Januari hingga Februari 2017 hujan terus mengguyur negeri ini. Namun dinginnya udara tidak sepenuhnya dialami kami. Tim redaksi Majalah KONSTITUSI justru merasakan suasana hangat dalam lingkungan kerja. Ada hal baru yang terjadi. Pindah lokasi kerja ke lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) - semua serba baru, ruangan baru dengan nuansa jingga dan krem - yang sebenarnya back to our home, kembali ke tempat semula yang pernah kami tempati lima tahun lalu.

Majalah Konsitusi Januari 2017
  • Language: id

Majalah Konsitusi Januari 2017

Majalah KONSTITUSI Edisi Januari 2017 hadir dengan tambahan tiga rubrik baru yaitu rubrik "Rekam Jejak","Risalah Amendemen" dan "Kolom Tepi" (Kopi). Rubrik "Rekam Jejak" mengulas kilas balik jejak langkah MK selama 2016. desain seperti edisi 2016. Rubrik "Risalah Amendemen" berisi uraian tematis naskah perubahan UUD 1945. Rubrik "Kolom Tepi" (Kopi) berisi catatan ringan yang aktual dan fenomenal.

Majalah Konsitusi Maret 2017
  • Language: id

Majalah Konsitusi Maret 2017

Kesibukan para pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) kian terasa pada Februari 2017. Ada apa gerangan? Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 101 daerah, semua pegawai MK dilibatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Berbagai kegiatan dilakukan MK dalam menghadapi sidang PHP Kada, antara lain ada bimbingan teknis maupun workshop.

60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat
  • Language: id
  • Pages: 572

60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat

Seorang Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Perjalanan dan pengalaman ahli Tata Negara Indonesia selama lebih dari 30 tahun di berbagai tugas kenegaraan dan jabatan publik, pendidikan dan organisasi kemasyarakatan begitu panjang, sehingga tidak heran kalau begitu banyak pula tokoh Indonesia yang mengirim tulisannya untuk dimuat di buku ini. Tetapi bukan pula sedikit banyaknya tulisan atau kepopuleran menjadi landasan orang itu disebut tokoh atau pemimpin. Demikianlah, seorang tokoh baru dapat disebut pemimpin ketika orang mengakuinya sebagai orang yang telah teruji. Mereka adalah sejumlah kecil orang istimewa yang berhasil tampil ke depan, sebagai perintis, pelopor, ahli piker dan organisatoris. Wa...

Majalah Konsitusi Juni 2017
  • Language: id

Majalah Konsitusi Juni 2017

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) menjadi sorotan redaksi Majalah KONSTITUSI untuk Edisi Juni 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Mei 2017 lalu menyatakan bahwa yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat. Dengan demikian, kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting.