Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Corruption, Good Governance And Economic Development: Contemporary Analysis And Case Studies
Corruption, Good Governance and Economic Development adopts a non-Eurocentric approach towards good governance issues in Asia and Africa on practical and theoretical levels. Edited by R N Ghosh and M A B Siddique, this volume features contributions from distinguished scholars and policy makers who examine whether there is any correlation between the level of corruption in a country and its rate of economic change. These chapters are the outcome of major papers that were presented in conferences on the topic of “Good Governance and Economic Development” presented in Australia and India in June and December 2009 respectively, and it is hoped that they will bridge the gap in the area of good governance from a non-Western perspective in existing development literature.
Legal Guide on Contract Farming
Contract farming, broadly understood as agricultural production and marketing carried out under a previous agreement between producers and their buyers, supports the production of a wide range of agricultural commodities and its use is growing in many countries. Mindful of the importance of enhancing knowledge and awareness of the legal regime applicable to contract farming operations, the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), the Food and Agriculture Organizatio n of the United Nations (FAO) and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) have prepared this UNIDROIT/FAO/IFAD Legal Guide on Contract Farming. The Guide is a useful tool and reference point for a broad range of users involved in contract farming practice, policy design, legal research and capacity building. It can contribute as well to create a favourable, equitable and sustainable environment for contract farming.
Kata Bersama: Antara Muslim dan Kristen
Inisiatif “Kata Bersama” (Kalimat Sawa’, Common Word) disuarakan oleh para intelektual dan ulama Islam terkemuka yang ditujukan kepada kalangan Kristiani, menyusul pidato-kontroversial Paus Benediktus XVI di Universitas Regensburg, Jerman, 12 September 2006. Isu utamanya adalah bisakah umat Muslim mencapai titik kesepakatan bahwa mencintai Tuhan dan mencintai sesama adalah keyakinan bersama? Buku “Kata Bersama”—mencakup teori dan aplikasi—mengangkat isu-isu seputar teologi komparatif Islam/Kristen dan pelbagai pandangan tentang bagaimana kedua pemeluk agama ini menjawab tantangan global bersama semisal lingkungan, pembangunan, perempuan, dan hak asasi manusia. Dialog Muslim-Kristen ini sedemikian penting bagi perdamaian global karena kedua komunitas ini meliputi lebih dari separuh penduduk bumi. Tidak akan ada perdamaian dan keadilan dunia tanpa melibatkan pengikut Muhammad dan Isa ini. Apalagi di tengah krisis kemanusiaan global akibat, salah satunya, gejala radikalisme, ekstremisme, dan kekerasan bernuansa keagamaan yang kian menonjol di pelbagai belahan dunia.
DUA MENYEMAI DAMAI
"Di tengah-tengah padang sahara kekerasan, ekstremisme, sektarianisme dan kekacauan yang sedang melanda dunia lslam, kehadiran Islam Indonesia yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan Nandlatul Ulama mampu menjadi oase dan kiblat baru bagi masa depan Islam di dunia. Peran kedua ormas Islam terbesar di dunia ini sangat penting diwartakan agar umat Islam tidak terus menerus berada di buritan peradaban. Buku ini secara apik menarasikan peran keduanya dalam bingkai perdamaian, kemanusiaan, dan demokrasi." • Prof Dr Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2000- 2005, Pendiri Maarif Institute for Culture and Humanity "Indonesia punya dua karunia sejarah yang tak dimiliki bangsa mana ...
PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA MENGGUNAKAN UJI INSOLVENSI
Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakanhasil riset tentang pengaturan syarat-syarat untuk menyatakan debitor pailit sebagaimana, diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang sama sekali tidak memperhitungkan kondisi kemampuan debitor (solvabilitas) dalam membayar utang-utangnya untuk menyatakan debitor pailit padahal pengertian umum pailit menunjuk kepada kondisi debitor yang tidak mampu membayar utangnya lagi (insolvensi). Persyaratan untuk menyatakan debitor pailit yang hanya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara tidak langsung, dapat mengganggu berl...
DILEMA BUMN
Direksi BUMN dalam melakukan transaksi dan/atau investasi guna mencapai pendapatan (revenue) dan pertumbuhan (growth) Perseroan dapat dihadapkan kepada situasi yang dilematis yang menimbulkan keragu-raguan dalam mengambil keputusan. Hal ini diakibatkan karena tumpang-tindihnya pengaturan tentang keuangan negara dalam berbagai ketentuan perundang-undangan pada saat mengidentifikasi atau pun menafsirkan kerugian bisnis. Sejatinya UU Perseroan Terbatas melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, dengan kehati-hatian yang wajar, serta untuk kepentingan sesuai dengan maks...
Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila - Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia
Di dalam buku ini banyak diulas mengenai konsepsi keadilan Pancasila sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar hukum positif. Keadilan Pancasila pada akhirnya menjadi batu uji hukum kepailitan di Indonesia. Buku ini dapat menjadi “jangkar” dan sekaligus “kompas” untuk menentukan akan dibawa kearah mana nantinya hukum kepailitan negeri ini.
TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL KE DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi otoritas yang mengatur dan mengawasi industri keuangan di ranah microprudential, secara umum rezim lembaga keuangan dibedakan menjadi tiga macam, yakni perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank. Ketiga jenis lembaga keuangan dimaksud berdasarkan pengelolaannya dibedakan menjadi dua, yakni pengelolaan secara konvensional dan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keua ngan syariah pada praktiknya ada yang menggunakan pola syariah sejak awal pendirian sebagai badan hukum. Namun, dalam perspektif hukum di Indonesia, aktivitas syariah juga dapat diberikan oleh lembaga keuangan konvensional melalui pendirian unit usaha syariah di ...
Guide juridique sur l’agriculture contractuelle
L’agriculture contractuelle, qui désigne généralement la production et la commercialisation de produits agricoles en vertu d’un accord conclu au préalable entre producteurs et acheteurs, est de plus en plus pratiquée dans de nombreux pays pour des denrées agricoles très variées. Conscients de l’importance de mieux faire connaître le régime juridique applicable aux opérations d’agriculture contractuelle, l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds international de développement agricole (FIDA) ont préparé ce Guide juridique sur l’agriculture contractuelle UNIDROIT/FAO/FIDA. Ce Guide constituera une référence utile pour tous les opérateurs qui pratiquent l’agriculture contractuelle ou qui participant à la mise en oeuvre de politiques publiques, à la recherche juridique et au renforcement des capacités, contribuant à la mise en place d’un environnement favorable, équitable et durable pour l’agriculture contractuelle.
Spiritualitas Keadilan Eko-Sosial
Buku ini akan sangat memperkaya pemahaman pembaca, khususnya umat Katolik, paling kurang karena tiga hal. Pertama, apa yang disajikan buku ini tidak berhenti pada konsep teoretis tentang keadilan sosial, melainkan menukik pada praktik dan contoh nyata perwujudan keadilan sosial dalam hidup sehari-hari. Kedua, lebih dari itu, paham tentang keadilan sosial dalam buku ini diletakkan dalam sekaligus bersumber dari spiritualitas dan Ajaran Sosial Gereja. Ketiga, juga menarik bahwa buku ini bahkan berbicara tentang keadilan ekologis: hak hidup semua ciptaan dan generasi yang akan datang atas keutuhan ekologis. A. Sonny Keraf (mantan Menteri Lingkungan Hidup Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid: 1999-2001)
