Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan
Penerapan sanksi pidana setara kejahatan luar biasa tanpa tebang pilih, terutama dalam menangani perkara korupsi baik itu berat maupun ringan, telah disepakati oleh institusi penegak hukum, karena mereka sepakat bahwa korupsi adalah tindakan pidana luar biasa tanpa ada pengecualian. Namun menurut hemat penulis buku ini, tidak semua tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai suatu extraordinary crime. Sebab untuk menilai apakah suatu tindak pidana termasuk suatu extraordinary crime atau tidak, harus dilihat total akibat penderitaan, kerugian, atau kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Buku ini disusun di tengah peningkatan persepsi masyarakat akan kondisi penegakan hu...
PENGANTAR COMPOSITE ISLAMIC CONTRACT DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH
Kontrak adalah hal penting dari berbagai bisnis komersial, terutama untuk keuangan Islam. Bank syariah menggunakan kontrak untuk menjalankan bisnisnya. Namun, Islamic kontrak harus mematuhi yurisprudensi Islam, seperti menghindari gharar, riba dan perjudian agar menjadi kontrak yang sah. Untuk mendukung suatu produk yang inovatif, bank syariah menggunakan composite Islamic contract yang menggabungkan dua atau lebih kontrak dalam transaksi komersial berdasarkan hukum Islam. Sebagai contoh dalam transaksi letter of credit impor syariah atau pembiayaan rumah. Keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dapat menerapkan kontrak wakalah bil ujroh dan mudharabah pada L/C impor syariah atau Musha...
Perampasan harta hasil korupsi: perspektif hukum pidana yang berkeadilan
Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmatinya akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang negara—yang diambil dan dinikmati secara melawan hukum—tersebut. Tujuan daripada penegakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain untuk menindak atau menghukum para pelaku tindak pidana korupsi, juga adalah dalam rangka penyelamatan aset/harta negara atau pemulihan kerugian (asset recovery) negara yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi. Buku persembahan penerbit Prenada Media
Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
Asas daad-daderstrafsrecht berusaha diaktualisasikan oleh penulis dalam rangka pembentukan undang-undang pidana (KUHP ataupun undang-undang di luar KUHP). Tinjauan kritis melalui konsistensi merupakan pisau analisis dalam rangka terutama mengkaji teori dualistis, di samping itu juga terhadap teori monistis yang diikuti oleh KUHP yang berlaku saat ini. Konsep-konsep tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana banyak dibahas dengan maksud untuk membandingkan beberapa pendapat ahli hukum pidana dari dua sistem hukum common law dan civil law. Perbedaan pandangan para ahli hukum pidana tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan penambahan bahan hukum yang melengkapi buku ini. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Transaksi Bank Syariah
Perkembangan bank syariah di Indonesia, tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupi kehadirannya dan masalah yuridis berkenaan dengan persentuhan antara hukum syariah dengan hukum nasional dan hukum barat. Mau tidak mau, bank syariah harus menyesuaikan dengan habitat barunya. Walaupun pada asalnya, dalam sistem hukum islam tidak mengenal adanya sistem perbankan, namun banyak istilah dalam dunia perbankan yang berasal dari istilah dalam hukum islam. Dalam praktiknya, terkadang perbankan syariah menggunakan aturan-aturan yang sudah lazim dipakai dalam dunia perbankan, baik produk hukum nasional maupun lembaga hukum barat yang terus dipakai dalam praktik. Ketentuan tentang muamalah, khususnya yang menyangkut masalah perbankan, kemungkinan untuk diijtihadkan sesuai kebutuhan zaman.
HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH
Rezim ekonomi dominan yang terus mengglobal mengalami kebuntuan menghadapi problem krisis sosial dan krisis ekologis. Pada saat yang sama, ekonomi syariah yang dianggap sebagai solusi alternatif dari tatanan ekonomi modern mengalami kebangkitan dalam beberapa dekade terakhir. Datangnya pandemi covid-19 benar-benar menguji ketahanan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Buku ini mengulas beberapa tema mutakhir dalam perkembangan ekonomi syariah, mulai dari kepemilikan tanah, perbankan syariah, zakat produktif, wakaf produktif, wakaf uang, pengembangan UMKM syariah, hingga ketahanan ekonomi syariah di masa pandemi. Ditulis oleh para akademisi dan praktisi hukum dan ekonomi syariah, buku ini patut dipelajari tidak hanya di kalangan akademik, tetapi juga siapa pun yang ingin memahami dan mempraktikkan ekonomi syariah.
ALLAH SWT ITU MAHA BAIK
“Allah SWT Itu Maha Baik,” kata Syaiful menunjukkan rasa syukur kepada- Nya karena ia merasa selalu mendapatkan berokah, ridha, kemudahan, kebaikan, dan hidayah Allah SWT dalam menjalani kehidupan sosial, keluarga, bermasyarakat, dan menjalani profesinya. Syaiful juga dikenal amat kuat memegang teguh tradisi keluarga besar dalam balutan nilai-nilai budaya Madura. Dari nilai-nilai sosial keluarga dalam budaya Madura itu lahir motivasi dan inspirasi. Syaiful menyadari ayah – ibunya selalu mendoakan perjalanan hidupnya agar menjadi manusia yang istikamah beribadah pada Allah SWT dan tawaduk pada keluarga. Sedangkan, kakak-adiknya merupakan pembalut inspirasi tradisi silaturrahim dan kebersamaan. “Itu semua merupakan anugerah maha-agung yang tidak ternilai harganya. Memegang teguh tradisi keluarga dalam nilai-nilai budaya Madura merupakan anugerah besar Allah SWT Yang Maha Baik kepada saya,” tuturnya.
Hukum Perselisihan Partai Politik
Memulai dan menggagas ide dibentuknya Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik itu mudah, tetapi untuk mempertahankan dan menjadikannya sebagai lembaga peradilan internal partai yang independen dan kredibel itu susahnya bukan main. -- Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Penggagas Ide Pendirian Mahkamah Partai di PKB, Sekretaris Jenderal DPP PKB (20082014) Buku ini merupakan karya ilmiah tentang peran Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan partai politik pertama di Indonesia. Sangat bagus dan bermanfaat bagi insan hukum, masyarakat, dan terutama praktisi. Buku ini layak untuk dibaca. -- Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga
Teori hukum
Teori Hukum berbeda dari buku tentang filsafat hukum. Buku ini tidak berisi mazhab-mazhab dalam ilmu hukum yang lazim di dalam buku filsafat hukum, meskipun dalam perbincangan pada bab-bab dalam buku ini dikemukakan pandangan-pandangan filosofis. Begitu pula buku ini tidak membahas tentang teori sosial tentang hukum yang hanya melihat hukum dari luar sebagai gejala sosial. Buku ini berkaitan dengan teori perundang-undangan dan pengambilan keputusan, baik oleh kekuasaan yudisial maupun oleh organ administratif. Di dalam buku ini, dikemukakan bahwa pembuatan undang-undang harus didasarkan atas asas-asas hukum. Mengingat bahwa hukum bukan hanya undang-undang, pengambilan keputusan baik oleh kek...
