Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
TEORI DAN KONSEP PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Best Practice dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik banyak dilakukan pada negara-negara maju agar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Best practice ini dapat menjadi landasan agar dapat diterapkan di Indonesia, akan tetapi perlu adanya penelitian yang mendalam sehingga dapat dijabarkan dengan baik apakah resiko dan konsekuensi yang dapat diambil bila kita mengadopsi best practice tersebut dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian teman-teman ini akan menjawab kegelisahan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (tahun pertama), best practice dan komparasi pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan (tahun kedua) dan Konsekuensi adopsi best practice dalam system pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (tahun ketiga).
Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2023 (IJCAH 2023)
This is an open access book. Welcome to the International Joint Conference on Arts and Humanities 2023 held by State University of Surabaya.This joint conference features four international conferences: the International Conference on Education Innovation (ICEI) 2023, the International Conference on Cultural Studies and Applied Linguistics (ICCSAL) 2023, the International Conference on Research and Academic Community Services (ICRACOS) 2023, and the International Conference of SocialScience and Law (ICSSL) 2023 .It encourages dissemination of ideas in arts and humanity and provides a forum for intellectuals from all over the world to discuss and present their research findings on the research area. This conference was held in Surabaya, East Java, Indonesia on August 26th, 2023 - September 10th, 2023
IWLEG 2022
We proudly present the proceedings of 1st International Workshop on Law, Economic and Governance 2022 (IWLEG 2022). It focuses on how the wave of digitalization of government transformation, especially in Law and Democracy, Law and Indigenous People, Law in Contemporary Issues, Law and Economics, Digital Economics, Good Governance etc. As we know, the world today is changing and the world we are facing now is the one where everything is connected. The contemporary social issues based on complex problems, complex interest, beyond borders and powers. More than 74 manuscripts from various countries were presented at this conference with around 39 of them selected to be published in proceedings. We hope by this workshop, discussions on how research on Law, Economic and Government is possible in a disruptive era will give a perspective for the social and humanities studies development.
ICILS 2020
This book reflects and intimate discusses various topics and issues concerning to legal studies and its development in Indonesia and Global perspective. This book is dedicated to all legal practitioners and scholars around the world that have been presented their best works and ideas in the 3rd ICILS International Conference, 2020, held by Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, Indonesia in July 2020 by Online Conference System. The 66 full papers presented were carefully reviewed and selected from 105 submission. The paper reflects the conference sessions as follow: Law and Technology, Private and Commercial Law, Law and Politics, Public Law, Comparative Law, and other related issues on legal development, including Law Tech and Human Behavior. The 3rd ICILS International Conference 2020 also co-hosted by Jayabaya University, Jakarta and University of Muhammadiyah Malang.
MONOGRAF: MAKNA KONVERSI LAHAN BAGI PETANI DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA
Buku ini memuat ulasan penelitian yang bertujuan m engetahui jalur alih kepemilikan da lam proses konversi lahan persawahan menjadi lahan non-persawahan , dengan m engidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta menganalisis pola-pola alih fungsi lahan termasuk pemaknaan petani dan pemangku kepentingan terhadap konversi lahan. Melalui pendekatan hermeneutika, sebagai alat untuk menelusuri atau mengungkap makna dalam teks, wacana, dan menginterprestasikan permasalahan seperti dalam alih kepemilikan atau penguasaan lahan, bentuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses konversi, termasuk sikap petani terhadap konversi lahan pertanian di wilayahnya. Pendekatan ini juga sebagai penunjang m...
Komparasi Pengaturan Land Banking antara Indonesia dan Belanda
Adanya ketimpangan antara ketersediaan tanah dengan kebutuhan tanah menjadi permasalahan baru dalam hukum pertanahan di Indonesia. Bank tanah disebut sebagai alat pemerintah untuk mensiasati hal tersebut. Konsep bank tanah menghimpun kemudian mengelola tanah terlantar serta atau tanah yang masih belum produktif guna menunjang pembangunan nasional serta reforma agraria. Terdapat perbedaan konsep pelaksanaan bank tanah di Indonesia dan Belanda sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Seperti di Indonesia cenderung untuk pembangunan nasional sedangkan di Belanda cenderung pada perbaikan lingkungan. Perbedaan yakni jenis bank tanah yang diberlakukan di Indonesia terdapat bank tanah publik dan swasta sedangkan di Belanda hanya ada bank tanah publik. Persamaannya yakni terdapat tujuan yang sama dalam pembentukan bank tanah di Indonesia dan Belanda seperti menunjang kepentingan umum, kepentingan pembangunan, serta memberdayakan kembali tanah kosong atau tanah terlantar. Objek tanah yang dihimpun dalam bank tanah di kedua negara ini secara umum sama seperti tanah kosong, tanah terlantar, serta tanah yang tidak ada status kepemilikan haknya.
Hakikat Pembeli Beriktikad Baik: Perspektif Hukum
Buku "Hakikat Pembeli Beriktikad Baik: Perspektif Hukum" menggali esensi dari pembeli yang beriktikad baik dalam konteks jual beli tanah. Dengan fokus pada analisis hukum, buku ini membahas bagaimana pembeli dengan itikad baik memainkan peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi jual beli tanah. Melalui penelusuran terhadap teori-teori hukum seperti Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hukum, pembaca diajak untuk memahami kompleksitas dari pembelian tanah dari sudut pandang hukum. Melalui penelusuran terhadap teori kepastian hukum dan perlindungan hukum, pembaca akan diperkenalkan pada sudut pandang yang holistik mengenai bagaimana hakikat pembeli beriktikad baik memengaruhi dinamika jual beli tanah. Dengan demikian, buku ini memberikan wawasan yang berharga bagi mereka yang tertarik dalam studi hukum dan transaksi properti.
Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan
Secara hakekat, hak keperdataan akan selalu melekat pada subyek hukum semenjak diterbitkanya surat keputusan penetapan hak. Sehingga hak keperdataan subyek hukum memiliki kekuatan yuridis dalam hal penguasaan obyek, hal ini dibuktikan dengan surat keputusan penetapan hak. Subyek hukum yang memperoleh hak keperdataan wajib mendaftarkan haknya pada lembaga yang berwenang dan dalam hal ini adalah BPN. Pendaftaran dilakukan untuk memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Guna Usaha sebagai alat bukti hak atas tanah. Akibat hukum tumpang tindih lahan terhadap hak keperdataan yang dimiliki subyek hukum menimbulkan sengketa yang dapat menyebabkan berkurang dan a...
Hukum Kepailitan di Indonesia
Hukum Kepailitan di Indonesia: Analisis Teori dan PraktiknyaLiteratur yang membahas mengenai hukum kepailitan di Indonesia telah banyak dilakukan. Hanya saja, topik yang membahas hukum kepailtan dari analisis teori dan praktiknya belum menjadi fokus utama. Pembahasan mengenai Hukum Kepailitan dari analisis teori dan praktiknya sangat penting untuk didalami karena tidak terlepas dari sejarah hingga masalahnya. Buku ini terfokus pada hukum kepailitan di Indonesia dengan menggunakan teori yang relevan, seperti perundang-undangan dan check and balances. Dari penggunaan teori tersebut, buku ini memunculkan narasi pembahasan ke dalam beberapa topik yang di awali seputar hukum kepailitan di Indones...
