Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Panduan Resmi Hak Cipta
Kreativitas masyarakat Indonesia bertebaran di aneka bidang, dari musik, film, fashion, tari, lukisan, tulisan, makanan, sampai teknologi. Karya yang dihasilkan pun luar biasa. Tidak hanya dikagumi warga Indonesia, tetapi juga warga dunia. Hasil karya tersebut sejatinya menumbuhkan suatu penghargaan, sehingga antara lain dapat meningkatkan perekonomian. Namun, hasil kreativitas ini tidak terhindar dari penyelewengan, misalnya pembajakan atau pengakuan dari pihak lain. Hal ini tentu saja merugikan pemilik karya bahkan negara, baik secara moral maupun ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan aturan mengenai legalisasi hak cipta, dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indone...
KUHP
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur hukum pidana materiil di Indonesia mengalami perubahan, penambahan, dan penghapusan pasal-pasal yang diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Seiring perjalanannya pula, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review atas KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK mengakibatkan substansi pasal-pasal yang ada dalam KUHP juga mengalami penyesuaian, karena ada beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, atau konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Perubahan dan penyesuaian KUHP berdasarkan undang-undang dan putusan-putusan MK terse...
KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)
Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara. Perbedaan hukum perdata dan pidana di Indonesia terletak pada perlindungan yang diberikan negara terhadap warganya. Pada hukum perdata, negara memberi perlindungan terhadap hak-hak privat warga negara. Adapun pada hukum pidana, negara memberi perlindungan pada warga negara dari kejahatan yang dilakukan warga negara lainnya. Di Indonesia, rujukan utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kedua kitab ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran penting dalam ...
KUHD
Tim Visi Yustisia adalah tim yang menyusun serial panduan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagai tutorial praktis yang bisa aplikasikan oleh pembaca. Tim ini terdiri dari penyusun yang sudah pernah menerbitkan bukubuku hukum dan peraturan perundang-undangan, di antaranya Zulfa Simatur R., S.H., Fitria Pratiwi, S.S., M.Hum., dan Lis Sutinah, S.S. Tim Visi Yustisia memiliki harapan bisa mengantarkan pembaca pada kemudahan dalam melakukan prosedur atas birokrasi yang diatur pada regulasi yang berlaku. -Visimedia Pustaka-
Proceedings of the 2nd International Interdisciplinary Conference on Environmental Sciences and Sustainable Developments Education and Green Economy (IICESSD-EGE 2022)
This is an open access book. THE SUBJECT MATTER OF THE CONFERENCE INCLUDES THE FOLLOWING AND RELATED ISSUES:Agriculture and forestry for the environment and sustainable developmentHealth for the environment and sustainable developmentEngineering science for environment and sustainable developmentEducation for the environment and sustainable developmentGreen economy, entrepreneurship and good governance for sustainable development
Pekerja Melek Hukum - Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak
Merupakan Chapter Pertama, yaitu Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja, dari buku 'Pekerja Melek Hukum: Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak'. Tahukah Anda bahwa hubungan kerja kontrak selama berturut-turut hanya boleh dilakukan maksimal 2 tahun dengan perpanjangan waktu 1 tahun? Selebihnya, hubungan kerja harus bersifat tetap. Tahukah Anda bahwa pekerja magang pun berhak mendapatkan upah? Tahukah Anda, jika terjadi PHK sebelum waktu kontrak berakhir, pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi? Pekerja kontrak, pekerja alih daya (outsourcing), pekerja harian lepas (freelance), dan pekerja magang bukanlah pekerja tetap dalam perusahaan. Pekerja kontrak, outsourcing, dan freelan...
Pekerja Melek Hukum
Tahukah Anda bahwa hubungan kerja kontrak selama berturut-turut hanya boleh dilakukan maksimal 2 tahun dengan perpanjangan waktu 1 tahun? Selebihnya, hubungan kerja harus bersifat tetap. Tahukah Anda bahwa pekerja magang pun berhak mendapatkan upah? Tahukah Anda, jika terjadi PHK sebelum waktu kontrak berakhir, pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi? Pekerja kontrak, pekerja alih daya (outsourcing), pekerja harian lepas (freelance), dan pekerja magang bukanlah pekerja tetap dalam perusahaan. Pekerja kontrak, outsourcing, dan freelance terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan pekerja magang terikat dengan...
Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS
Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang jaminan kesehatan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah BPJS Kesehatan sebagai pelaksana program tersebut. Peserta jaminan kesehatan berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan nasional yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan kesehatan tingkat pertama (nonspesialistik) dan rujukan tingkat lanjutan (rawat jalan dan rawat inap). Setiap penduduk harus menjadi peserta jaminan kesehatan ini untuk mengantisipasi risiko menanggung sendiri biaya pelayanan kesehatan yang tidak sedikit jumlahnya. Prinsip kepesertaa...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Terbaru
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebuah buku Terbitan dari VisiMedia Pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, CPNS, PPPK, Pegawai Kontrak, PNS, ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada 26 November 2015, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Buku ini berisi: 1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015) 2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 3. Sejarah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 4. Sejarah Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia. Dengan terbitnya buku persembahan penerbit Visimedia Pustaka ini, diharapkan dapat membantu siswa, guru, mahasiswa, pendidik dan pengajar, para praktisi bahasa, serta masyarakat umum pengguna dan penutur bahasa memahami kaidah berbahasa Indonesia, terutama kaidah ejaan yang berlaku.
