Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
HUKUM KONSTITUSI DAN ACARA MK
Buku ini disusun dengan tujuan memberikan panduan komprehensif mengenai dasar-dasar hukum konstitusi, mulai dari sejarah konstitusi, prinsip-prinsip dasar, hingga kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, buku ini juga memaparkan tahapan-tahapan penting dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi, termasuk prosedur pengajuan perkara, mekanisme sidang, serta putusan-putusan yang berpengaruh dalam perkembangan hukum konstitusi di Indonesia.
Midnight Magic
As the janitor in a haunted house, single mom Abby Jenkins has many contacts with the living and the dead in the small Pacific Northwest town of Sunset Cove, which puts her in a perfect position to solve local mysteries. Or so she thinks. Hired to find diamonds hidden in a haunted manor she gets help from a Viking ghost with existential issues. Will she survive? This book contains bad-boy ghosts, mischievous magic, and a woman who knows what she wants in a Viking hayloft.
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA): PARADIGMA BARU DALAM HUKUM BISNIS INDONESIA - Rajawali Pers
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Saat ini, Jumlah BUMN mencapai angka yang cukup besar yaitu 118 BUMN, jenis BUMN Perusahaan Umum (Perum) berjumlah 14 BUMN, 20 BUMN Persero Tbk, dan 84 BUMN Persero. Pendirian BUMN bertujuan untuk peningkatan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara yang telah dicantumkan dalam alinea keempat UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka pencapaian tujuan negara memerlukan peran dan fungsi negara yang tidak hanya sebagai pengatur atau pengendali semata, tetapi juga fungsi ...
Course Design
Course planning and development, in the context of current theories of language learning.
Pengantar Hukum Indonesia: Reformasi Hukum
Buku berjudul Pengantar Hukum Indonesia: Reformasi Hukum menawarkan panduan komprehensif mengenai perjalanan dan perkembangan reformasi hukum di Indonesia. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana reformasi hukum berperan dalam membentuk sistem hukum yang lebih adil dan efektif di tengah perubahan sosial dan politik yang cepat. Dimulai dengan pendahuluan yang membahas perkembangan hukum di Indonesia, buku ini melanjutkan dengan ulasan mendalam mengenai sejarah reformasi hukum dari era kemerdekaan hingga reformasi saat ini. Pembaca akan mendapatkan wawasan tentang prinsip-prinsip reformasi hukum dan tantangan yang dihadapi dalam proses perubahan ini. Buku ini juga mengeksp...
Climate Change: An Integrated Perspective
Global climate change - rapid, substantial and human induced - may have radical consequences for life on earth. The problem is a complex one, however, demanding a multi-disciplinary approach. A simple cost-benefit analysis cannot capture the essentials, nor can the issue be reduced to an emissions reduction game, as the Kyoto process tries to do. It is much more sensible to adopt an integrative approach, which reveals that global climate change needs to be considered as a spider in a web, a triggering factor for a range of other, related problems - land use changes, water supply and demand, food supply, energy supply, human health, air pollution, etc. But an approach like this, which takes a...
ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KUASA DIREKSI ATAS PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS
Hasil dari penelitian ini yaitu syarat yang harus diperhatikan dalam pelimpahan kuasa direksi yaitu dapat kita lihat dalam KUHPerdata Pasal 1320 tentang Syarat Sahnya Perjanjian yaitu ada 2 syarat subjektif dan 2 syarat objektif. Selain itu, secara dapat dilihat dalam aturan anggaran dasar pada masing-masing perseroan terbatas dan yang telah ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas. Terkait dengan Tanggung jawab kuasa direksi dalam mengelola perseroan terbtas yaitu pihak penerima kuasa akan bertanggung jawab secara pribadi apabila ia melakukan tindakan diluar yang telah ditetapkan dalam kuasa tersebut.
Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara Melalui Audit Forensik
Audit forensik bertujuan untuk menelusuri secara mendalam beberapa perhitungan dan aspek akuntansi forensik dan hukum acara pidana dalam proses penelusuran kerugian keuangan Negara yang merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan(B P K). Buku ini lebih banyak menjelaskan tentang naskah tata kelola ranah praktik penyelidikan dalam kerangka penelusuran kerugian keuangan Negara.
ETIKA PROFESI (MULTI PERSPEKTIF)
Kode etik adalah bentuk peraturan tertulis, yang dibuat berlandaskan moral sehingga saat diperlukan dapat dijadikan tolak ukur untuk mengadili perbuatan yang dinilai salah dari kode etik tersebut. Tujuan dari kode etik adalah agar profesi tersebut tetap profesional dalam memberikan layanan terhadap klien atau mitranya. Dengan demikian tenaga profesional akan bertanggung jawab dan apabila melakukan pelanggaran kode etik maka citra profesinya akan rusak dan merugikan dirinya sendiri. Perlu dipahami bahwa kode etik bukanlah hal yang kaku melainkan karena perubahan zaman maka kode etik menjadi bertentangan dengan tuntutan masyarakat.
