Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
ICONS 2020
Proceedings of the First International Conference on Social Science, Humanities, Education and Society Development (ICONS) 2020, 30 November 2020, Tegal, Central Java, Indonesia. ICONS is an International Conference hosted by Universitas Pancasakti Tegal. This Conference is arranged to become an annual conference making room for scholars and practitioners in the area of economic, socio-cultural, legal, educational, environmental aspects as well as a combination of all these aspects.
Legal Readiness to Face Digital Transformation
Technology is influenced by people’s social life, law enforcement, and economic activities with an e-commerce system. The progress of this era makes the law must be able to adapt to technological developments. Law enforcers are also required to adapt to technological advances, so that the law can provide benefits, justice, and legal certainty. Legal issues that occur from technological advances if there is no balance between the role of law and law enforcement, will lead to rampant legal cases that are not completed to be resolved, so that the law as a protector of justice will be far from expectations. The role of the state through legal policy in digital transformation is very important....
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking
Globalisasi sebagai pendorong lahirnya sebuah revolusi teknologi informasi yang menyebabkan lahirnya banyak tindak kejahatan dan berbagai modus operandi dalam dunia cyber crime khususnya kejahatan hacking. Pengaturan pidana dan pertanggungjawaban terhadap kejahatan hacking dalam hukum positif di Indonesia sangat diperlukan. Kejahatan hacking atau meretas dapat pula dikategorikan suatu tindak pidana. Aturan larangan dan pidana yang dapat dikenakan terkait kejahatan hacking di Indonesia di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 30 sampai 37, Undang-Undang Nomor 27 Tah...
Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Hate Speech dalam Sistem Hukum Indonesia
Buku ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia. Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang bertujuan untuk mengejek, melecehkan, atau menghina individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tindakan ini dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari yang ringan hingga berat. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang ujaran kebencian, pada kenyataannya perlindungan hukum bagi korban, khususnya dari sisi hukum pidana, masih belum memadai. Buku ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan korban tindak pidana hate speech dalam sistem hukum Indonesia, mendeskripsikan pengaturan terkait tindak pidana hate speech dalam Undang-Undang ITE, serta menganalisis bentuk-bentuk perlindungan yang tersedia bagi korban. Buku ini penting dibaca bagi siapa saja yang tertarik dengan isu HAM, hukum pidana, dan perlindungan korban kejahatan. Buku ini juga relevan bagi praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang perlindungan terhadap korban ujaran kebencian di Indonesia.
Penerapan Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipisahkan dari hukum positif. Hukum positif telah mengatur tentang Narkotika melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam penanganan tindak pidana anak termasuk narkotika, setiap kasus diselesaikan melalui pengadilan dengan proses penyelesaian yang berbeda dari pengadilan pada umumnya. Anak-anak diberikan dorongan untuk mendapatkan pendidikan atau mengikuti pelayanan masyarakat, seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tgl Pertanggungjawaban yang diberikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tgl yaitu menggunakan Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya
Ketika rumah, tempat yang seharusnya menjadi perlindungan, berubah menjadi arena kekerasan, dampaknya bisa jauh melampaui luka fisik dan emosional. Buku ini mengupas fenomena kompleks di mana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi pemicu bagi tindak pidana lainnya. Melalui studi yang mendalam dan analisis hukum yang tajam, buku ini mengungkap bagaimana siklus kekerasan dapat mendorong korban KDRT ke jurang tindakan kriminal, dari pembalasan dendam hingga tindakan nekat lainnya. Temukan bagaimana trauma, keputusasaan, dan kegagalan sistem perlindungan dapat menciptakan lingkaran setan yang sulit diputuskan. Buku ini juga menyoroti pentingnya memahami akar masalah KDRT, mengidentifikasi t...
FUNGSI KOORDINASI KPK DAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan dengan penanganan yang khusus, hal ini dapat dilihat dari proses penyidikan tindak pidana korupsi yang kewenangannya diberikan kepada tiga lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Pelaksanaan penyidikan dalam praktiknya seringkali menjadi suatu permasalahan antara ketiga lembaga tersebut. Dalam penanganan penyidikan kerap kali terkesan adanya perebutan kewenangan dalam melakukan penyidikan serta terkesan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di Indonesia ...
Reformasi Kultural Polri Pasca Proses Hukum terhadap Irjen FS
Buku ini mendeskripsikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang sedang melakukan reformasi struktural dan kultural. Reformasi polri dalam aspek kultural merupakan muara atas reformasi struktural dan institusional. Reformasi kultural menjadi ujung tombak dari reformasi polri yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama melalui pembenahan sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, serta sistem operasional. Kebijakan reformasi polri dalam aspek kultural dalam roadmap reformasi birokrasi polri di antaranya adalah: Pertama, perubahan doktrin dan pedoman induk dari doktrin pada masa orba menjadi tri brata sebagai doktrin induk, dan doktri catur prasetya sebagai pedoman hidup anggota. Kedua, perumusan pedoman perilaku (kode etik) dan pemberdayaan bintara dan tamtama polri dalam upaya polisi masyarakat (polmas). Ketiga, peran bhabhinkamtibmas, polisi peduli pendidikan, polisis peduli pengangguran, dan polisi pelajar. Keempat, program quick wins dan revitalisasi SDM polri yang di dalamnya memuat program revolusi mental polri.
HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Pesatnya arus globalisasi dan maraknya industrialisasi dan adanya perdagangan bebas membuat banyak perubahan terhadap kondisi umat manusia, hal ini juga berakibat pada makin marak dan berkembangnya tindak-tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana tersebut tindak hanya menyentuh ranah publik tetapi juga ranah pribadi individu manusia, adanya ketidak seimbangan ekonomi yang semakin lebar menjadi salah satu faktor utama penyebab berbagai macam tindak pidana. Salah satu pihak yang paling dirugikan akibat hal tersebut adalah perempuan. Perempuan sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya sebagai seorang perempuan, banyak hasil penelitian dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang m...
Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim
Di era digital saat ini, penggunaan media sosial berkembang begitu pesat dan cepat, bahkan hingga ke pelosok pedesaan. Hampir semua orang (yang memiliki Hp Android) bisa mengakses yang namanya media sosial. Fakta ini memberikan satu pesan kepada kita, bahwa sebuah informasi yang diupload di dunia maya (media sosial) akan langsung di konsumsi oleh publik dalam hitungan detik. Tidak hanya digunakan sebagai sumber informasi/berita, media sosial (seperti facebook, twitter, instagram, dan lainnya) juga digunakan untuk mengemukakan pendapat. Artinya, ketika membaca sebuah “isu” atau informasi yang tersebar di media sosial, masyarakat bisa langsung memberikan tanggapan atau pendapatnya. Nah, tanggapan atau pendapat masyarakat di medsos (singkatan media sosial) inilah yang kemudian memberikan pengaruh signifikan terhadap sebuah peristiwa. Secara spesifik, karena kita berbicara tentang hakim, tanggapan tersebut berpengaruh signifikan terhadap hakim dalam mengambil keputusan atau memutuskan sebuah perkara.
