Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Hukum Perbankan
Sistem perbankan Indonesia menganut dual banking system yakni bank konvensional dan bank syariah. Hal ini diakui dan dikenal sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan pembaruan UU No. 10 Tahun 1998. Dual banking system atau sistem perbankan ganda adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Dalam sistem ini, penerapan dan pengawasannya berlaku sama (equal treatment) antara bank konvensional dan bank syariah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku ini mengangkat isu seputar aspek hukum dalam pelaksanaan sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia. ...
PENGANTAR COMPOSITE ISLAMIC CONTRACT DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH
Kontrak adalah hal penting dari berbagai bisnis komersial, terutama untuk keuangan Islam. Bank syariah menggunakan kontrak untuk menjalankan bisnisnya. Namun, Islamic kontrak harus mematuhi yurisprudensi Islam, seperti menghindari gharar, riba dan perjudian agar menjadi kontrak yang sah. Untuk mendukung suatu produk yang inovatif, bank syariah menggunakan composite Islamic contract yang menggabungkan dua atau lebih kontrak dalam transaksi komersial berdasarkan hukum Islam. Sebagai contoh dalam transaksi letter of credit impor syariah atau pembiayaan rumah. Keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dapat menerapkan kontrak wakalah bil ujroh dan mudharabah pada L/C impor syariah atau Musha...
HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH
Rezim ekonomi dominan yang terus mengglobal mengalami kebuntuan menghadapi problem krisis sosial dan krisis ekologis. Pada saat yang sama, ekonomi syariah yang dianggap sebagai solusi alternatif dari tatanan ekonomi modern mengalami kebangkitan dalam beberapa dekade terakhir. Datangnya pandemi covid-19 benar-benar menguji ketahanan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Buku ini mengulas beberapa tema mutakhir dalam perkembangan ekonomi syariah, mulai dari kepemilikan tanah, perbankan syariah, zakat produktif, wakaf produktif, wakaf uang, pengembangan UMKM syariah, hingga ketahanan ekonomi syariah di masa pandemi. Ditulis oleh para akademisi dan praktisi hukum dan ekonomi syariah, buku ini patut dipelajari tidak hanya di kalangan akademik, tetapi juga siapa pun yang ingin memahami dan mempraktikkan ekonomi syariah.
Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia
Perkembangan penerapan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, dimulai pada tahun 1991, yaitu dibukanya Bank Muamalat Indonesia, sebagai Bank yang pertama kali menerapkan prinsip Syariah. Bahkan perkembangan ekonomi syariah, buku saja dalam sektor perbankan, tetapi juga perkembangan lembaga keuangan syariah nonbank, seperti asurasi syariah dan reasuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, pasar uang syariah, dana pensiun syariah, dan lain-lain nya seperti lembaga keuangan mikro syariah, dan bisnis syariah lainnya. Bahkan perkembangan ekonomi syariah, pada tahun 2010, semakin pesat, khususnya bank syariah, terutama setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 ...
Transaksi Bank Syariah
Perkembangan bank syariah di Indonesia, tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupi kehadirannya dan masalah yuridis berkenaan dengan persentuhan antara hukum syariah dengan hukum nasional dan hukum barat. Mau tidak mau, bank syariah harus menyesuaikan dengan habitat barunya. Walaupun pada asalnya, dalam sistem hukum islam tidak mengenal adanya sistem perbankan, namun banyak istilah dalam dunia perbankan yang berasal dari istilah dalam hukum islam. Dalam praktiknya, terkadang perbankan syariah menggunakan aturan-aturan yang sudah lazim dipakai dalam dunia perbankan, baik produk hukum nasional maupun lembaga hukum barat yang terus dipakai dalam praktik. Ketentuan tentang muamalah, khususnya yang menyangkut masalah perbankan, kemungkinan untuk diijtihadkan sesuai kebutuhan zaman.
Pengantar Filsafat Hukum
Filsafat hukum bertumpu pada renungan dan hasrat manusia cerdas sebagai subjek hukum yang hidup di dalam dinamika hukum. Oleh sebab itu, filsafat hukum tidaklah dapat dilepaskan dari manusia yang berperan sebagai subjek hukum maupun subjek filsafat, karena manusia membutuhkan hukum dan hanya manusia yang sesungguhnya lah yang mampu berfilsafat, ini merupakan capaian tertinggi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Filsafat hukum relevan dalam upaya pembangunan hukum yang seutuhnya. Hal ini disebabkan tugas filsafat hukum adalah untuk menjelaskan sejelas-jelasnya fondasi nilai hukum tersebut secara filosofis, yang mampu memformulasi...
Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan
Penerapan sanksi pidana setara kejahatan luar biasa tanpa tebang pilih, terutama dalam menangani perkara korupsi baik itu berat maupun ringan, telah disepakati oleh institusi penegak hukum, karena mereka sepakat bahwa korupsi adalah tindakan pidana luar biasa tanpa ada pengecualian. Namun menurut hemat penulis buku ini, tidak semua tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai suatu extraordinary crime. Sebab untuk menilai apakah suatu tindak pidana termasuk suatu extraordinary crime atau tidak, harus dilihat total akibat penderitaan, kerugian, atau kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Buku ini disusun di tengah peningkatan persepsi masyarakat akan kondisi penegakan hu...
PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA MENGGUNAKAN UJI INSOLVENSI
Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakanhasil riset tentang pengaturan syarat-syarat untuk menyatakan debitor pailit sebagaimana, diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang sama sekali tidak memperhitungkan kondisi kemampuan debitor (solvabilitas) dalam membayar utang-utangnya untuk menyatakan debitor pailit padahal pengertian umum pailit menunjuk kepada kondisi debitor yang tidak mampu membayar utangnya lagi (insolvensi). Persyaratan untuk menyatakan debitor pailit yang hanya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara tidak langsung, dapat mengganggu berl...
